Profesionalisasi dan Kesejahteraan Guru

oleh Lili Chauliyah

Mulai Maret sudah tersiar kabar bahwa Menteri Pendidikan pada Hardiknas akan mengumumkan kenaikkan tunjangan fungsional guru yang berlaku surut mulai Januari 2002. Sungguh kebahagiaan yang tiada tara, selain sejak Mei fungsional akan bertambah, punya simpanan (rapel) pula sejak Januari hingga Mei 2002. Namun, ternyata penantian tiada berujung dan mimpi di atas mimpi pun menjadi kenyataan. Sayang, guru tidak seperti anggota DPR atau DPRD yang berhasil menikmati kenaikan gaji atas usaha bargaining dirinya dengan pemerintah.
Kenyataan itu menunjukkan bahwa guru selalu tak berdaya dalam memperjuangkan nasibnya melawan ketakmenentuan kondisi ekonomi dan sosial politik yang terus berubah-ubah mengikuti proses alih kekuasaan. Sementara proses pendidikan tidak boleh berhenti. Guru harus terus menjalankan tugas dalam mencerdaskan dan memintarkan bangsa agar kelak negeri ini dapat dipimpin oleh anak bangsa yang mampu secara ajaib membawa negeri ini segera lepas dari krisis ekonomi. Dari sudut etika, Guru tidak boleh mogok kerja, guru tidak etis jika berdemo. Namun, bukankah guru pun manusia yang punya kehendak untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti halnya profesi lain?
Penetapan penyelenggaraan sistem pendidikan yang disentralisasi (decentralizing of education) dalam kondisi otonomi daerah mengubah secara total paradigma penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Perubahan paradigma tersebut didasari oleh kekuatan yuridis formal yaitu UU no. 22/1999, UU no. 25/1999, dan PP no. 25/2000. Penetapan desentralisasi pendidikan menuntut pengutamaan usaha-usaha ke arah pemberdayaan sekolah sebagai institusi pencetak manusia-manusia yang berkualitas dan berbudi luhur, sehingga sekolah memiliki kewenangan, keleluasaan, atau otonomi di dalam mengelola proses belajar mengajar anak didiknya. Pada kondisi seperti ini tuntutan profesionalisasi guru semakin tinggi. Selain itu, guru dintuntut pula memiliki rasa percaya diri yang tinggi (high self-confidence) terhadap penguasaan dan pengembangan materi, berdaya kreasi (creative tinking), memiliki kemauan untuk berinovasi (innovative), bahkan mampu bersaing secara positif (compatible). Lagi-lagi guru dihadapkan hanya pada kondisi kewajiban dan tuntutan profesi, sedangkan hak belum mendapat perhatian dari pemerintah, para politisi, maupun para pejabat (sekalipun semula dirinya guru). Malah, potensi kuantitas guru sebagai pegawai negeri di daerah dipandang sebagai potensi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan politis dengan “dalih pembangunan”.

Manajemen Berbasis Sekolah
Pemberlakukan desentralisasi pendidikan berimplikasi pada kehadiran pemikiran impor dalam mengelola pendidikan di sekolah. Sistem pengelolaan itu dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) yang merupakan salah satu pola yang dapat digunakan dalam menjalankan sistem pendidikan. Oleh karena itu, MBS menjadi suatu keharusan bagi setiap sekolah yang memiliki political-will terhadap konsepsi sistem desentralisasi pendidikan. Pemberlakuan MBS merupakan alternatif yang amat esensial dan menjadi kunci utama dari keberhasilan pengelolaan proses dan produk belajar mengajar di sekolah. Hal ini berlaku bagi seluruh sekolah mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, dan Sekolah Lanjutan Atas. Dengan sendirinya paradigma lama dalam proses penyelenggaraan pendidikan harus ditinggalkan dan beralih ke proses penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada “kewenangan sekolah” (school authority). Untuk meningkatkan otoritas atau kewenangan sekolah namun dalam koridor edukasi yang tidak terjadi semena-mena maka diperlukan kehadiran “Dewan Sekolah” (school committee). Institusi ini merupakan institusi kekuatan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra kerja bagi Kepala Sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan.
Tampaknya diperlukan kepiawaian serta kehandalan guru untuk berkolaborasi dengan lembaga tersebut. Bersama-sama dengan Dewan Sekolah berusaha untuk mengupayakan tindakan-tindakan yang mengarah pada peningkatan kualitas, baik kualitas sumber daya manusianya (human resource), kualitas hasil pendidikan (product quality), kualitas kerja (management quality) bahkan kualitas kesejahteraan guru (teachers’ prosperity). Oleh karena itu, dalam rangka menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisasi guru dengan raihan kesejahteraan guru sangat diperlukan pemberdayaan (empowering) Dewan Sekolah yang mampu memberikan pemikiran secara holistik serta memberikan jalan keluar atas dilematika yang dihadapi guru. Dengan demikian, motor utama keberhasilan pelaksanaan MBS di sekolah adalah solidnya kerjasama antaranggota “Dewan Sekolah” dalam menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selain itu Dewan Sekolah harus pula mampu menggalang partisipasi masyarakat luas (community participant) agar berupaya mendorong sekolah untuk menjadi sekolah yang representatif bagi penyelenggaran proses pendidikan, berprestasi, berkualitas dan berkemampuaan tinggi (high qualified and competent).

Tuntutan terhadap Sekolah
Sebagaimana diungkapkan di muka bahwa penyelenggaraan pendidikan dengan MBS maka paradigma penyelenggaraan pendidikan secara drastis berubah. Pemikiran yang masih konvensional dan tradisional dalam penyelenggaraan pendidikan harus ditanggalkan sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan pendidikan dalam paradigma baru. Oleh karena itu, dalam menjalankan MBS timbul beberapa tuntutan terhadap sekolah, yaitu:
Pertama, sekolah harus mampu memberikan pertanggungjawaban secara transfaran (accountability) kepada masyarakat. Akuntabilitas publik ini dimaksudkan bukan saja dalam pemanfaatan dana yang disedot dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui murid yang belajar di sekolah tersebut, melainkan juga melakukan transfaransi dalam melaksanakan proses dan produk jasa pendidikan yang dijalankannya. Kondisi ini memang akan sangat berat dijalankan oleh pengambil kebijakan di sekolah (baca: Kepala Sekolah), karena selama ini pemanfaatan dana publik, baik berupa bantuan dari pemerintah maupun yang diperoleh dari masyarakat “sulit” dijalankan secara transfaran. Sampai saat ini, jangankan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana sekolah kepada publik, kepada para guru pun masih belum dapat dilaksanakan. Akuntabilitas proses dan produk pendidikan yang dijalankan pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan dan kapabilitas guru dalam menjalankan proses pendidikan harus secara transfaran dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kegiatan guru dalam membuat perencaan pembelajaran, model mengajar, serta target pembelajaran kiranya dapat dirumuskan secara bersama dengan Dewan Sekolah. Demikian pula dengan produk yang harus dihasilkan dari suatu penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan oleh guru harus secara transfaran dipertanggngjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan standar minimal nasional atas kemampuan yang harus dimiliki siswa dari suiatu jenjang pendidikan. Konsekuensi akuntabilitas publik ini berpulang kepada guru sebagai ujung tobak pelaksana pendidikan dalam kelas. Guru harus mampu melaksanakan proses pendidikan dan melahirkan produk pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Lagi-lagi guru menjadi tulang punggung keberhasilan pelaksanaan SBM.
Kedua, sekolah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada peserta didik. Hal ini berarti sekolah harus memberikan pendidikan yang optimal agar tercapai kualitas produk yang diharapkan (product achievement), yang mampu bersaing (compatible), dapat diterima di pasaran kerja (marketable). Apabila output pendidikan tidak diarahkan pada ketentuan tersebut, maka pendidikan hanya akan menciptakan para penganggur baru di tanah air tercinta ini. Pelaksana utama dari pelayanan prima ini adalah para guru. Oleh karena itu, guru dihadapkan pada tugas maha berat dalam memberikan pelayanan akademik kepada siswanya. Guru harus memahami dan menguasai pasar (baca: tuntutan masyarakat) agar pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan memiliki makna bagi para siswanya dalam menjalani berkehidupan di masyarakat. Dalam pelaksanaan MBS digulirkan konsep-konsep baru yang dapat mendukung keberhasilan konsep pendidikan yaitu Broad-based Education for Life Skill (konsep pendidikan ketrampilan sebagai modal untuk hidup). Konsep ini dimaksudkan untuk mengantisipasi para siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, namun ia dapat hidup di masyarakat. Dengan kata lain pendidikan harus mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat diterima di pasaran kerja atau menciptakan peluang kerja untuk pengembangan dan menghidupi dirinya. Ketika output pendidikan, siswa lulusan suatu sekolah dianggap tidak berpendidikan (uneducated) maka yang dijadikan sebagi kambing hitamnya adalah guru, yang dicaci tidak mempersiapkan terdidik dengan baik adalah guru, dan segala jenis caci maki ditumpahkan kepada guru sebagai pencetak pribadi manusia. Padahal guru hanya diberi kesempatan sangat singkat untuk mendidik dan mengajari siswa di sekolah. Padahal guru berpolemik antara tuntutan profesional dan tanggung jawab dengan raihan kesejahteraan yang hanya mimpi.
Ketiga, sekolah harus mampu meningkatkan kualitas guru dalam menyelenggarakan pendidikan. Sebagai “pendidik” guru harus memiliki kompetensi yang handal (high of competence) dan memiliki kelayakan mengajar di bidangnya (proper teaching). Temuan yang sangat memprihatinkan dari UNDP (United Nation of Development People) yaitu Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan Masyarakat, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa “40% dari guru di Indonesia tidak layak mengajar”. Kenyataan ini makin memojokan guru pada kondisi yang semakin dilematis. Agar tidak terjebak pada suatu kondisi sin qua non, maka salah satu strategi pemerintah untuk mengantisipasi masalah ini adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kelayakan guru. Pemerintah menetapkan bahwa untuk mengajar pada jenjang pendidikan SD/MI seorang guru minimal harus berbasis pendidikan setara D2, guru SLTP/Tsanawiyah minimal harus berpendidikan lulusan D3, dan guru SLTA/Aliyah minimal harus berpendidikan Strata 1 atau Sarjana di bidangnya, bahkan bila mampu hingga mencapai Strata 2 atau Magister. Tuntutan profesional ini semakin berat bagi seorang guru jika dibandingkan dengan profesi lainnya. Namun, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada guru, baik kesejahteraannya, peningkatan SDM-nya, maupun pemenuhan kebutuhan profesional di sekolah semakin terabaikan. Tampaknya para pengambil kebijakan, baik di pusat maupun di daerah masih belum menyadari betapa berat beban yang harus dipikul seorang guru yang profesional. Tampaknya pengambil kebijakan belum menyadari bahwa dirinya dibesarkan dan dipandaikan oleh tangan-tangan dingin seorang guru. Padahal harus diakui bersama bahwa “ternyata bangsa ini dibangun oleh guru”.
Dari uraian di muka dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan konsep desentralisasi pendidikan tuntutan profesionalisasi guru sangat tinggi, sedangkan perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap kesejahteraan guru masih sangat jauh dari harapan. Tuntutan kewajiban dan kelayakan akademik yang harus dipenuhi guru sangat berat, namun hak yang diperoleh masih ringan. Kapan kiranya “dewi fortuna” akan memimpin negeri ini yang memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada pendidikan dan guru? Bulan Mei yang diharap-harap dan diimpi-impikan para guru dan keluarganya untuk beroleh peningkatan kesejahteraan hidup hanya menjadi impian.

Mengungkit Pencapaian Mutu Pendidikan

Lili Chauliyah

Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di Era Otonomi Daerah sangat mengagetkan semua pihak. Betapa tidak? Sekolah merupakan suatu organisasi yang didisain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat suatu bangsa, sehingga sekolah harus menerapkan suatu manajemen yang diarahkan pada fungsi itu. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat dan derajat sosial masyarakat, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan perlu dikelola, diatur, ditata, dan diberdayakan secara optimal, sehingga sekolah dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian, sekolah harus melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensial sekolah dan masyarakat.
Alternatif manajemen yang ditawarkan pemerintah untuk mengelola organisasi sekolah adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Berdasarkan MBS, sekolah memiliki otonomi, kemandirian, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi dan menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu pendekatan untuk me­redesain dan memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otoritas pemerintah pusat ke lokal (stakeholders), dengan mempertaruhkan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. MBS merupakan suatu bentuk restrukturisasi "grassroots", dengan pendekatan "bottom up" yang bergantung pada adopsi lokal terhadap gagasan-gagasan reformasi pendidikan. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dan manajemen menjadi kewenangan penuh di tingkat lokal atau sekolah, dengan memberikan kekuasaan kepada Kepala Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. MBS dapat diartikan sebagai wujud dari "reformasi pendidikan" yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan (otorita) kepada sekolah untuk memberdayakan dirinya. MBS pada prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu kepada sekolah dan masyarakat, menghindari format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah.

Manajemen Peningkatan Mutu
Salah satu karakteristik sekolah yang menerapkan MBS adalah melakukan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Penerapan MPMBS perlu dilakukan sekolah, karena sekolah memiliki otonomi dalam mengambil keputusan. Kebervariasian kebutuhan belajar siswa, keberagaman kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, keberagaman lingkungan sekolah yang satu dengan lainnya, harapan orangtua atau masyarakat pada pendidikan yang bermutu bagi anaknya, dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga kerja bermutu, akan berdampak kepada keharusan bagi setiap pimpinan sekolah untuk mampu merespon dan mengapresiasi kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif, dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Oleh karena sekolah berada pada bagian terdepan pada proses pendidikan, maka berkonsekwensi bahwa sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, masyarakat dituntut berpartisipasi agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.
Penerapan manajemen ini berbeda dengan konsep pengelolaan sekolah yang selama ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro, tetapi lebih jauh pada hal-hal yang bersifat mikro. Sementara itu, sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan sekolah, dan harapan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama seringkali menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir (paradigma) dari yang bersifat rasional, normatif, dan pendekatan preskriptif.
MPMBS merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsep ini dikembangkan berdasarkan teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979). Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut; (i) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (ii) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, (iii) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, (iv) adanya harapan yang tinggi dari personal sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, (v) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, (vi) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu, dan (vii) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orangtua murid atau masyarakat.
MPMBS bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah; (2) mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, (3) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, (4) meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, dan (5) meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Peningkatan mutu pendidikan merupakan inti dari kegiatan MPMBS, yang meliputi komponen input, process, dan output.
Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan, baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Untuk menetapkan "proses pendidikan" yang bermutu, maka terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana dan prasarana, sumber daya lainnya, serta penciptaan suasana sekolah yang kondusif.
Dalam mengelola sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinergiskan berbagai input tersebut atau semua komponen dalam proses belajar-mengajar baik antara guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis maupun yang non-akademis yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu, misalnya pada setiap akhir cawu, akhir tahun, dalam dua tahunan, lima tahunan, atau 10 tahun. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya nilai ulangan umum, nilai EBTA, atau nilai Ujian Nasional). Prestasi dapat pula berupa prestasi di bidang lain, seperti dalam suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu, misalnya: komputer, beragam jenis teknik, atau jasa. Selain itu, prestasi sekolah dapat berupa suatu kondisi yang intangible, seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, atau kebersihan lingkungan.

Menentukan Benchmarking Sekolah
MPMBS dikembangkan dengan mensinergiskan antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu agar saling berhubungan. Dengan demikian, supaya proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil pendidikan harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah secara jelas sebagai target yang akan dicapai untuk setiap periode pencapaian. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil pendidikan yang ingin dicapai. Dengan demikian tanggung jawab sekolah dalam melaksanakan school based quality improvement bukan hanya pada proses, tetapi juga bertanggung jawab pada hasil yang dicapai.
Untuk mengetahui hasil pendidikan yang dicapai oleh sekolah terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik dapat dilakukan dengan menetapkan benchmarking (menggunakan titik acuan standar pendidikan dari BSNP atau dari ketetapan suatu daerah). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada setiap sekolah, baik yang sudah menggunakan benchmarking, maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dapat dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. Dalam menetapkan target capaian hasil pendidikan, maka dalam menyusun RAPBS, terlebih dahulu sekolah harus menetapkan penjabaran dari target pencapaian mutu dan skenario bagaimana mencapainya, sehingga berimplikasi pada rincian pembiayaan sekolah.
Dalam mengimplementasikan konsep MPMBS, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personal sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama-sama dengan orangtua dan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan untuk mengatur skala prioritas di samping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang sekolah atau pendidikan. Kepala sekolah harus berperan sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas secara total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan, baik di dalam sekolah maupun di sekolah lain.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam mengungkit pencapaian mutu pendidikan, paling tidak terdapat empat hal yang harus dilakukan sekolah dalam pengelolaan kualitas secara total, yaitu: (i) perhatian harus ditekankan pada proses dengan secara terus-menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (ii) kualitas atau mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, (iii) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan, (iv) sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arif bijaksana, berkarakter, dan memiliki kematangan emosional. Totalitas pengelolaan mutu ini akan dapat mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri kepada setiap personal sekolah, khususnya siswa. Sekolah harus selalu mengontrol semua sumberdaya, termasuk sumber daya manusia yang dimiliki dan harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu. Namun demikian, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lain masih diperlukan dalam rangka menjamin standar nasional mutu pendidikan dan dalam menciptakan akuntabilitas publik. (Tulisan ini sudah diterbitkan dalam Surat Kabar PRIANGAN)